Warga Batuaji Siap Kawal Pembangunan
Media Center Batam – Masyarakat Kecamatan Batuaji siap mengawal pembangunan yang diprogramkan Walikota Batam, Muhammad Rudi. Hal ini disampaikan tokoh masyarakat Kecamatan Batuaji, Idham dalam acara Silahturahmi dan Halal Bihalal Walikota dan Wakil Walikota Batam bersama RT/RW, Tokoh Masyarakat Kecamatan Batuaji di Auditorium Unrika, Jumat (20/7).
Masyarakat Batuaji juga menyampaikan ucapan terimakasih karena Walikota turun langsung menyelesaikan persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Batuaji.
“Anak kami sudah diterima di SD maupun SMP Negeri dengan solusi menambah kelas,” kata Ketua LAM Batuaji.
Ketua LAM Kota Batam, Nyat Kadir mengatakan halal bihalal ini momentum setelah Ramadhan untuk umat muslim bersilaturahmi dan saling memaafkan.
“Karena di Batam sangat majemuk terdiri dari berbagai suku ada di Kota Batam. Saya melihat Batam sudah banyak kemajuan dan hasil survey tingkat kepuasan masyarakat Batam terhadap Walikota dan Wawako tinggi. Jalan jalan semakin bagus jadi sekarang masyarakat semakin nyaman dan betah tinggal di Batam,” sebutnya.
Dalam sambutannya Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan dalam melaksanakan pembanguan tentu tidak bisa mengikuti kemauan seluruh masyarakat. Atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan tentunya ada bersinggungan dengan masyarakat namun semua dilakukan demi kepentingan bersama.
Salah satu program pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat yakni program percepatan infrastruktur kelurahan (PIK). Tahun 2018, dianggarpan Rp 1,1 miliar untuk program tersebut. Walikota berpesan agar dalam menggunakan anggaran ini masyarakat dapat menetukan skala prioritas.
“Persoalan kemacetan sudah teratasi, begitu juga sampah sudah dikoordinir oleh kecamatan, banjir sudah mulai berkurang, dan untuk KTP sudah kami selesaikan Persoalan yang masih belum selesai pendidikan dan status lahan perumahan,” ujar Rudi.
Menanggapi PPDB, Walikota mengatakan pembagian zona dilakukan menurutnya untuk memberi keadilan. Namun sistem zonasi ini menurutnya tidak bisa diterapkan di Batam. Ini karena jumlah anak tidak sesuai dengan jumlah sekolah.
“Pemko mau membangun unit sekolah baru tapi terkendala masalah lahan,” jelasnya.(HP)
