Penolakan Pabrik Bijih Plastik Demi Masyarakat
Media Center Batam – Walikota Batam, Muhammad Rudi kembali menegaskan bahwa Pemerintah Kota Batam tidak menolak masuknya investasi. Tapi apabila investasi tersebut berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, tentu pemerintah akan berhati-hati dalam pemberian izinnya.
Hal ini disampaikan Rudi menjelaskan tentang rencana masuknya perusahaan pengolah limbah plastik menjadi bijih plastik.
“Kita bukan menolak investasi, tapi kami harus selamatkan rakyat 15 tahun ke depan. Kita akan terima investasi tapi tak boleh semata-mata dari sisi uangnya saja. Tapi efek perusahaan ini harus kita pikirkan,” kata Rudi di Sekupang, Senin (19/11).
Ia menjelaskan alasan pertama penolakan adalah bahan baku yang berasal dari luar negeri. Artinya perusahaan akan impor plastik bekas dari luar negeri sebagai bahan baku industri. Sementara sumber plastik tidak diketahui penggunaan sebelumnya.
“Bahannya plastik bekas. Bisa bekas bungkus daging, obat rumah sakit, bahan kimia, bisa semua. Itu yang diolah jadi bijih plastik. Itu yang dimasukkan dari luar. Kita tak tahu bekas apa saja. Tapi kalau bahan baku plastiknya dari dalam, saya sepakat. Karena akan membersihkan kota kita,” kata dia.
Alasan kedua adalah proses pembakaran yang tidak sempurna. Artinya dari setiap proses pembakaran, tersisa sekitar 30 persen dari bahan baku. Dan sisa ini akan kembali menjadi limbah yang menambah tumpukan sampah di Kota Batam.
“Informasinya ada sisa 30 persen, ini jadi limbah. Ini yang harus kita tanya ke investor. Apa dibawa ke negara asalnya lagi? Itu mereka tak bisa jawab,” ujar Rudi.
Plastik ini, sambung Rudi, akan hancur pada suhu tinggi. Dan menghasilkan mikropartikel yang ringan. Apabila partikel halus ini terbang ditiup angin, akan dihirup masyarakat di sekitar lokasi pabrik.
“Kalau dihirup, bisa sebabkan kanker. Karena itu DLH (Dinas Lingkungan Hidup) tidak sepakat,” sebut mantan legislator di DPRD Kota Batam ini.
Kepala DLH Batam, Herman Rozie mengatakan pekan lalu kembali diadakan rapat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait plastik ini.
“Dalam rapat kemarin Kementerian menyampaikan pada intinya Kementerian juga ingin agar tidak ada lagi penambahan kuota impor plastik. Artinya cukup yang ada sekarang saja,” kata Herman.
