𝐂𝐚𝐩𝐚𝐢𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐤𝐬 𝐑𝐁 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 𝐌𝐞𝐫𝐨𝐤𝐞𝐭, 𝐒𝐮𝐤𝐬𝐞𝐬 𝐌𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐒𝐏𝐁𝐄

𝐃𝐢𝐬𝐤𝐨𝐦𝐢𝐧𝐟𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengumumkan hasil evaluasi reformasi birokrasi (RB) tahun 2023. Evaluasi RB dilakukan terhadap 624 instansi pemerintah se Indonesia.

Pada tahun 2023, RB tematik ada 4 fokus tema utama yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, dan prioritas Presiden yaitu pengendalian inflasi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menyampaikan, RB Tahun 2023 Kota Batam meroket hingga mencapai nilai 81,92 dengan indeks A+. Angka ini sangat signifikan kenaikannya dibandingkan capaian RB pada 2022 lalu, yang masih kategori CC dengan nilai 56,98.

“Evaluasi RB tahun 2023 mengalami perubahan dengan keluarnya PermenpanRB nomor 3 tahun 2023 tentang Road Map RB dan PermenpanRB nomor 9 tahun 2023 tentang evaluasi Reformasi Birokrasi yang berfokus mewujudkan birokrasi berdampak,” kata Rudi, Jumat (9/2/2024).

Adapun, penilaian evaluasi RB Batam mendapat lompatan kenaikan nilai RB karena mampu memberikan dampak nyata atas perubahan sesuai amanat presiden memberikan implementasi nyata dalam melaksanakan hilirisasi dari RB Tematik yaitu tingkat kemiskinan terus ditekan dengan beberapa program unggulan seperti BLT, rehabilitasi rumah, konsistensi penyaluran dan penyediaan bahan pokok murah.

“Kemudian peningkatan investasi pasca pandemi, di mana Kota Batam sebagai penyumbang terbesar di Kepri lebih 72 persen,” katanya.

Selain itu, digitalisasi pelayanan yang memastikan Kota Batam sukses menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun, seusai Keputusan Menteri PAN RB tentang hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2023, Batam mendapat nilai 3,77 dengan predikat sangat baik.

Dengan mendapat nilai SPBE tersebut, Batam menjadi pemerintah daerah terbaik ke-3 se Indonesia setelah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai 4,17 dan Pemerintah Kota Jambi 4,27.

Bahkan, Batam terbaik ke-4 jika dibandingkan kabupaten/kota dan provinsi se-Sumatera. Secara berurut Batam berada urutan ke-4 setelah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 4,17, Pemerintah Kota Jambi 4,27, Pemerintah Provinsi Lampung 3,81, dan Pemerintah Kota Batam 3,77.

“Untuk di Kepri, capaian indeks SPBE Kota Batam terbaik,” kata Rudi.

Selain penerapan SPBE, Batam juga berhasil melaksanakan program presiden terkait P3DN dan mencapai terbaik ke 4 di Indonesia dan pengelolaan inflasi Batam mampu dikendalikan dan ditekan melalui langkah koordinasi yang intens dengan berbagai pihak terkait.

“Tentu yang tak kalah penting, Kota Batam juga mengurusi hulu dalam melaksanakan RB General sebagai pengelolaan tata kelola pemerintah yang baik,” katanya.

“Semua itu berkat kebijakan dan program Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang dimanifestasikan pelaksanaannya oleh Sekretaris Daerah Jefriden sebagai Ketua RB Pemko Batam,” tambahnya.

Terpisah, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mengamanatkan agar RB berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas serta birokrasi lincah dan cepat. Birokrasi yang dulunya berbasis aturan, saat ini harus mengarah pada masa depan, yaitu berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif, dan melayani masyarakat.

“Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata,” ujarnya.

Sementara itu Asisten Administrasi Umum Pemko Batam, Heriman menjelaskan, sebanyak 26 kementerian/lembaga, 5 pemerintah provinsi, serta sebanyak 35 pemerintah kabupaten/kota memperoleh predikat A pada hasil evaluasi RB.

“Meskipun demikian, beberapa kementerian, lembaga, dan pemda masih kami harapkan dukungannya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menyampaikan rencana aksinya,” ujarnya.

Heriman menerangkan, pada tema penanggulangan kemiskinan, sebanyak 487 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi RB Tematik penanggulangan kemiskinan dan memberikan dampak positif pada penurunan kemiskinan di tahun 2023 sebesar 1,12 persen.

Sedangkan tema peningkatan investasi, sebanyak 404 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi peningkatan kualitas investasi, dan memberikan dampak positif berupa kenaikan realisasi investasi di tingkat nasional sebesar Rp160,6 triliun.

Untuk tema peningkatan penggunaan produk dalam negeri, sebanyak 365 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi dan memberikan dampak positif berupa kenaikan realisasi penggunaan PDN sebesar 6 persen di tahun 2023.

Pada tema pengendalian inflasi, sebanyak 355 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi, dan memberikan dampak positif berupa penurunan inflasi sebesar 2,89 persen dari tahun 2023 (5,51%-yoy) sehingga tingkat inflasi pada tahun 2023 menjadi 2,61% (yoy) dan merupakan nilai terendah sejak tahun 2000.

“Atas dasar hal tersebut, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah berupaya melakukan perubahan Road Map RB 2020-2024 sebagai pedoman pelaksanaan RB General dan RB Tematik,” ungkapnya.