𝗣𝗲𝗺𝗸𝗼 𝗕𝗮𝘁𝗮𝗺 𝗣𝗶𝗹𝗼𝘁 𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝗞𝗔𝗦𝗡 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝗸𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗱𝗲𝗸 𝗠𝗮𝘁𝘂𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗡𝗞𝗞
𝐌𝐂 𝐏𝐞𝐦𝐤𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 – Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah ditunjuk menjadi salah satu dari 24 instansi pemerintah sebagai pilot project pengukuran indek maturitas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN (IM-NKK) pada instansi pemerintah oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid menyampaikan, penunjukan ini berdasarkan karena Pemko Batam yang sistem meritnya sudah berjalan dengan sangat baik dalam menerapkan tata kelola manajemen kepegawaian.
“Atas nama Pemko Batam dan Wali Kota Batam H. Muhammad Rudi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada KASN, dengan kesempatan ini kami bisa menjadi salah satu contoh bagi daerah lain,” ucap Jefridin di Ruang Rapat Lt. II Kantor Walikota Batam, Sabtu (29/10).
Jefridin menjelaskan dalam pengukuran Indeks Maturitas Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN oleh KASN memiliki empat kriteria yaitu pertama, penetapan kebijakan NKK nilai dengan bobot 20 persen; kedua, penerapan internalisasi, institusionalisasi, eksternalisasi, inovasi dan survei penerapan NKK dengan bobot nilai 30 persen; ketiga, penegakan dengan nilai bobot 40 persen, dan keempat, kesinambungan sistem dengan bobot nilai 10 persen.
Kemudian Jefridin menambahkan adapun upaya yang telah dilakukan Pemko Batam yaitu merevisi Perwako Batam Nomor 26 Tahun 2016 tentang kode etik pegawai di lingkungan Pemko Batam, menerbitkan SK Walikota Batam Nomor 375 Tahun 2022 tentang Tim Penilaian Mandiri Indek Maturitas Nilai Dasar, Kode Etik dan Jode Perilaku ASN di lingkungan Pemko Batam, serta SK Walikota Batam Nomor 376 Tahun 2022 tentang Tim Perumusan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di lingkungan Pemko Batam.
“Dengan adanya kegiatan itu, merupakan langkah terobosan Pemko Batam dalam mengawasi ASN dalam pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan,” ujarnya.
Ia menambahkan pemko Batam terus melakukan semua perbaikan di setiap OPD, mulai dari evaluasi tingkat asisten per-triwulan hingga per-semester. Selanjutnya Jefridin meminta dukungan dari OPD yang terkait seperti Inspektorat, BKPSDM, Kominfo, Bagian Organisasi, Bagian Hukum yang terlibat untuk segera melakukan pembahasan terkait penyediaan kriteria dan subkriteria indeks maturitas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Batam.
“Penerapan disiplin pegawai terus ditingkatkan, mulai dari penilaian sistem kinerja yang berjenjang, hingga pemberian reward and punishment kepada ASN,” tutupnya.
Selain Kota Batam, Pemerintah Kota yang juga berpartisipasi sebagai pilot projek ini, yakni Kota Mataram, Kota Pekanbaru dan Kota Pangkalpinang, Sedangkan instansi Pemerintah tingkat Provinsi yaitu Provinsi Banten, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.
Kemudian Tingkat Lembaga Negara yaitu Kementerian Sekretaris Negara, BPS, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Lembaga Administrasi Negara, Badan Narkotika Nasional, Ombusman dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
