Amsakar Minta Dukungan Masyarakat Agar Pembangunan Tetap ‘On The Track’
Media Center Batam – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad meminta dukungan masyarakat agar sisa kepemimpinannya bersama Wali Kota Muhammad Rudi bisa berjalan baik. Hal ini disampaikan Amsakar saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan Batumerah Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/2).
“Doakan kami sehat, dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Doakan agar tetap berjalan dalam track-nya. Karena posisi ini memiliki godaan sendiri. Kalau seluruh masyarakat Batam sudah berdoa, mudah-mudahan kami terjaga, terkawal, tetap bisa berjalan di relnya,” tutur Amsakar.
Kepemimpinan Muhammad Rudi-Amsakar Achmad tersisa 1 tahun 1 bulan. Selama hampir 4 tahun memimpin, pengelolaan Batam berjalan baik. Di antaranya terlihat dari penggunaan APBD yang efektif.
“Sebanyak 30 persen APBD kita gunakan untuk infrastruktur. Kita bisa perbaiki jalan yang berlubang. Kita lebarkan jalan-jalan utama. Jalan ini hanya salah satunya. Di samping jalan juga ada infrastruktur lain yang kita bangun,” ujarnya.
Amsakar menjelaskan pembenahan jalan yang dilakukan tak lain untuk mewujudkan visi Batam sebagai bandar dunia madani. Untuk menjadi kota dunia maka fasilitas yang tersedia pun harus berstandar internasional.
“Jalan kita harus berstandar dunia. Maka kita buat jadi lima lajur seperti sekarang ini,” kata mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kota Batam tersebut.
Perbaikan jalan ini juga nantinya dapat meningkatkan perekonomian Kota Batam. Ia mencontohkan, bangunan-bangunan ruko di sekitar jalan yang dilebarkan kini mempunya nilai jual lebih tinggi.
“Jalan diperbaiki harga ruko naik. Imbasnya ke peningkatan PBB, BPHTB. Jadi siapa bilang pelebaran jalan ini tak berkontribusi. Pariwisata tumbuh. Angka pertumbuhan ekonomi juga meningkat,” sebutnya.
Setelah sempat terjun bebas ke angka 2 persen, pertumbuhan ekonomi Batam mulai bangkit kembali. Tahun lalu angkanya sudah mencapai sekitar 4,7 persen. Dan tahun ini diprediksi dapat menyentuh angka 5 persen lebih.
“Di samping infrastruktur, kewajiban lain tetap kita jalankan. Seperti untuk pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan 35 persen belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung itu diantaranya untuk gaji pegawai, bantuan sosial, insentif-insentif, bantuan rumah ibadah”, papar Amsakar.
