Diresmikan 16 September, Pasar TPID Batam Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik

Media Center Batam – Pasar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam akan diresmikan pada 16 September mendatang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gustian Riau mengatakan pasar yang berisi distributor bahan pokok (bapok) ini akan diresmikan oleh Walikota Batam.

Sejumlah pejabat dari pusat dijadwalkan hadir pada peresmian tersebut. Seperti Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Serta Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Deputi Pelayanan Publik Kemenpanrb ini hadir karena pasar TPID Batam termasuk Top 99 inovasi pelayanan publik. Rencananya Gubernur Bangka Belitung juga akan hadir, untuk melihat sebagai contoh,” tutur Gustian di Batam Centre, Kamis (29/8).

Ia mengatakan Pasar TPID Batam ini merupakan yang kedua di Indonesia, setelah Yogyakarta. Namun menurut Gustian, Pasar TPID Batam lebih lengkap dibanding yang pertama. Karena menggandeng seluruh distributor bapok yang ada di Batam.

Sesuai namanya, kehadiran pasar TPID ini diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mengendalikan tingkat inflasi di Kota Batam. Komoditas bapok di pasar ini akan dijual dengan harga lebih murah dari pasar lain karena langsung dari tangan distributor. Sehingga memotong rantai distribusi yang menyebabkan kenaikan harga.

“Semua distributor kita kumpulkan satu per satu sehingga kita tahu berapa jumlah distributor beras, minyak, dan sebagainya. Selama ini mereka mengendalikan harga. Setelah pertemuan berkali-kali ternyata harga ini bisa disepakati bersama. Ini akan diterapkan di Pasar TPID,” kata dia.

Total ada 60 pedagang dari 15 jenis distributor. Pasar TPID ini nantinya akan menyediakan berbagai kebutuhan pokok. Seperti beras, gula, minyak, daging, telur, hingga sayur-mayur, dan ikan.

“Karena ini langsung dari distributor dan petani binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, maka harganya lebih murah dari pasar lain,” ujarnya.

Penjualan di Pasar TPID ini dibatasi jumlahnya, tak boleh terlalu banyak. Guna menghindari pembelian untuk dijual kembali. Karena target dari pasar ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Supaya bisa mendapatkan bapok dengan harga terjangkau. Sehingga bisa menekan angka inflasi di Kota Batam.

“Skala prioritasnya adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Karena pengaruh besar inflasi di situ. Pihak distributor sudah tahu siapa yang akan mereka terima untuk membeli di sana. Tak boleh beli banyak. Pembeliannya yang wajar saja, untuk kebutuhan rumah tangga, supaya merata,” kata dia.

Harga jual bapok di Pasar TPID nantinya akan dipampang di videotron. Layar digital berukuran besar diletakkan di satu sisi pasar sehingga bisa terpantau baik oleh penjual maupun pembeli. Sebagai patokan dalam proses jual beli di pasar tersebut.

“Boleh lebih rendah tapi tak boleh di atas itu harganya. Kenapa kita buat pakai videotron, supaya terlihat, kalau TV kecil tak terlihat. Kalau pakai tulis tangan nanti bisa ada yang ubah-ubah angkanya,” ujarnya.

Fasilitas videotron ini, menurut Gustian, tidak akan mempengaruhi harga jual bapok di pasar tersebut. Karena biaya operasionalnya bisa ditutupi dengan iklan.

“Dalam pengelolaan pasar TPID ini pemerintah tidak mengeluarkan anggaran. Semua petugas di pasar dibayar oleh distributor. Pemerintah hanya menyiapkan tempat. Mereka bisa menggunakan lapak ini secara gratis, tidak bayar selama dua tahun. Ini juga sumbangan pihak pasar yakni Grand Niaga Mas,” ungkapnya.

Meski menjual bapok basah seperti ayam, ikan, daging, dan sayur-mayur, pasar ini dipastikan tetap nyaman bagi pembeli. Karena saluran pembuangan air sudah didesain sedemikian rupa agar tidak membuat pasar becek.

“Tempatnya terjaga kering. Sudah sesuai dengan standar SNI pasar di Indonesia. Jalan antar lapak juga cukup lebar, bisa dilewati 6-7 orang sehingga tidak senggol-senggolan. Tiap lapak punya meteran listrik dan air masing-masing. Supaya kalau ada mati satu, tak ganggu yang lain,” papar mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini.