Erlita Tindaklanjuti Arahan Pusat, Tata Kelola PKK hingga Posyandu dan Dekranasda Diperkuat
Ketua TP-PKK Batam, Erlita Amsakar, menghadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP-PKK, dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Barat di Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / TAUFIK JF PUTRA
Diskominfo Batam – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP-PKK) Kota Batam, Erlita Amsakar, menghadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP-PKK, dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Barat di Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).
Rapat tersebut membahas penguatan tata kelola kelembagaan Dekranas, TP-PKK, dan Tim Pembina Posyandu di daerah. Erlita menegaskan, arahan yang disampaikan pemerintah pusat akan segera ditindaklanjuti dan diteruskan hingga ke tingkat bawah.
“Tadi ada beberapa pesan penting yang disampaikan Ibu Tito. Kita di tingkat kota tentu akan mengikuti arahan pusat,” ujar Erlita.
Dalam pertemuan itu, turut dipaparkan dukungan Pemerintah Kota Batam terhadap program TP-PKK melalui pengalokasian anggaran dalam APBD.
Erlita menyampaikan, berdasarkan paparan dalam rapat, Kota Batam berada di posisi kedua dalam besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk mendukung program TP-PKK. Posisi pertama ditempati Kota Tangerang, sedangkan Kota Makassar berada di urutan ketiga.
Menurut Erlita, dukungan anggaran tersebut menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program yang telah dirancang dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain dukungan anggaran, ia menilai penguatan tata kelola kelembagaan juga perlu menjadi perhatian. Dengan tata kelola yang baik, setiap program diharapkan dapat dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Umum Dekranas, TP-PKK, dan Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, menekankan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan di tingkat daerah.
Menurut Tri Tito, Dekranas, PKK, dan Posyandu memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kelembagaan yang kuat tentunya membutuhkan tata kelola yang jelas, mulai dari struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme koordinasi, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi. Seluruh aspek tersebut perlu dibangun secara sistematis agar setiap unsur dapat menjalankan perannya secara optimal,” kata Tri Tito.
Ia menjelaskan, Dekranas, PKK, dan Posyandu memiliki karakteristik, tugas, serta ruang lingkup yang berbeda. Meski demikian, ketiganya memiliki tujuan yang saling berkaitan, yakni mendorong pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pertemuan tersebut diharapkan dapat memastikan arah kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat diterapkan secara efektif hingga ke tingkat paling bawah. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Rohmadi)
