𝐓𝐞𝐫𝐮𝐬 𝐋𝐚𝐤𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐭𝐢𝐛𝐚𝐧, 𝐒𝐞𝐤𝐝𝐚 𝐉𝐞𝐟𝐫𝐢𝐝𝐢𝐧 𝐀𝐰𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐨𝐧𝐠𝐤𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐥𝐚𝐦𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐢𝐦𝐩𝐚𝐧𝐠 𝐆𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐊𝐚𝐝𝐢𝐧

𝐃𝐢𝐬𝐤𝐨𝐦𝐢𝐧𝐟𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦- Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. turun langsung mengawasi pembongkaran dua unit reklame, di Simpang Graha Kadin milik PT Cendana, Kamis (29/5/2025). Menurut Jefridin, penertiban ini merupakan bagian dari penataan estetika kota, peningkatan keamanan lingkungan, serta optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Penertiban ini juga merupakan bagian dari Pendampingan Hukum oleh Bidang Datun Kejaksaan Negeri Batam terhadap pelanggaran perizinan reklame di wilayah Batam, di bawah arahan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Ketut Kasna Dedi.

“Hari ini kita menyaksikan pembongkaran reklame secara mandiri oleh pemiliknya. Kami sangat mengapresiasi inisiatif PT Cendana yang telah melaksanakan pembongkaran lebih awal dari jadwal yang direncanakan, yakni tanggal 2 Juni 2025 mendatang,” ujar Jefridin.

Ia menambahkan, pendekatan penertiban reklame ini dilakukan dengan prinsip kolaboratif, mengedepankan kesadaran pelaku usaha.

“Jika reklame dibongkar oleh Pemerintah Kota Batam, maka asetnya akan menjadi milik pemerintah daerah dan hasil lelang masuk ke kas daerah. Namun jika dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya, tentu lebih efisien dan menunjukkan komitmen terhadap peraturan daerah,” jelasnya.

Turut mendampingi Jefridin, Kepala Bapenda Kota Batam Raja Azmansyah, Kepala DPMPTSP Kota Batam Reza Khadafi, Kepala Satpol PP Kota Batam Imam Tohari, dan Kepala Dinas CKTR Kota Batam Azril Apriansyah.

Penertiban ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait 681 titik reklame di Kota Batam. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 unit telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya.

“Penertiban ini merupakan arahan dari Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Ibu Li Claudia Chandra,” tegas Jefridin.

Terkait perizinan reklame, Jefridin menjelaskan bahwa seluruh proses harus mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Perwako Nomor 50, tentang Penyelenggaraan Pajak Reklame.

“Sebelum mengurus izin, pelaku usaha harus menyelesaikan sewa lahan terlebih dahulu. Jika lahan berada di bawah kewenangan BP Batam, maka sewanya diurus ke BP Batam. Jika di wilayah Pemko Batam, maka izin sewanya dari Pemko. Setelah itu baru bisa keluar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan terakhir pembayaran pajaknya menjadi kewenangan Bapenda,” tutupnya.

Foto: Ricky

Rilis: Rizka