𝐉𝐞𝐟𝐫𝐢𝐝𝐢𝐧 𝐁𝐮𝐤𝐚 𝐒𝐞𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐦𝐢 𝐅𝐆𝐃 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐃𝐨𝐤𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐓𝐞𝐤𝐧𝐨𝐤𝐫𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐑𝐏𝐉𝐌𝐃 𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 𝐓𝐚𝐡𝐮𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟓-𝟐𝟎𝟐𝟗
𝐃𝐢𝐬𝐤𝐨𝐦𝐢𝐧𝐟𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦- Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Penajaman Dokumen Teknokratik RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 di Aula Engku Hamidah Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Kamis (11/07/2024). Dijelaskannya, dokumen rancangan Teknokratik RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 akan menjadi salah satu acuan para calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi dan program prioritas pembangunan Kota Batam kedepan.
“Kepada Bapak/Ibu yang hadir di siang ini diharapkan dapat membuat dokumen Teknokratik RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029. Visi, misi dan program prioritas harus disusun sesuai dengan berbagai potensi yang ada di Kota Batam,” pesannya.
Untuk itu diharapkan kepada seluruh peserta FGD dapat memberikan masukan maupun koreksi tentang bagaimana arah pembangunan Batam lima tahun kedepan. Karena berdasarkan arahan dari Menteri Dalam Negeri, melalui surat Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda Tanggal 12 Juni 2024, Tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik Rpjmd Tahun 2025-2029, rancangan Teknokratik paling lambat diselesaikan pada minggu keempat bulan Juli Tahun 2024.
“Semoga apa yang menjadi tujuan Focus Group Discussion untuk menajamkan rumusan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah disusun oleh tim penyusunan Teknokratik RPJMD 2025-2029 bersama perangkat daerah dapat tercapai. Karena baiknya kualitas rumusan Teknokratik ini akan berdampak pada baiknya rumusan visi,misi dan arah kebijakan lima tahun kedepan,” sebut Ketua TAPD Kota Batam ini.
Adapun narasumber pada kegiatan FGD, Mahardhika Mulya Adi Pamungkas, S.Sod dari Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Clint Gunawijaya, S.M., M.S.M dari Direktorat Regional Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Naional Republik Indonesia dan Misni, S.KM., MSi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.(*)
