𝐉𝐞𝐟𝐫𝐢𝐝𝐢𝐧: 𝐌𝐮𝐫𝐞𝐧𝐛𝐚𝐧𝐠 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐦𝐞𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐮𝐤𝐢𝐦𝐚𝐧

𝐃𝐢𝐬𝐤𝐨𝐦𝐢𝐧𝐟𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦- Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam, Jefridin, M. Pd. mendampingi Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengikuti jalannya pemaparan dan pembahasan usulan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (PSPK) Kelurahan Belian, di Fasum Taman Raya Tahap 2a, Kecamatan Batamkota, Sabtu (20/1/2024). Hadir Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina.

“Pada tahun 2025 mendatang anggaran PSPK per Kelurahan se Kota Batam sebesar Rp 3,5 miliar. Ini komitmen pemerataan pembangunan dari Pak Wali Kota Rudi tujuannya agar pembangunan infrastruktur permukiman juga dapat berjalan,”kata Jefridin usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan Belian.

Musyawarah usulan pembangunan tingkat Kelurahan ini tidak lain guna melaksanakan perencanan yang dirancang oleh pemerintah (top down), juga menerima usulan masyarakat dari bawah (buttom up).

Pada kesempatan itu, disampaikan bahwa Kelurahan Belian pada tahun 2023 telah merealisasikan sebanyak 19 paket pekerjaan semenisasi jalan, 6 paket pengerjaan drainase lingkungan dan beberapa kegiatan lain. Dengan pagu anggaran lebih kurang sebesar Rp 4 miliar.

“Disampaikan oleh Pak Lurah juga bahwa pada tahun 2024 ini Kelurahan Belian akan merealisasikan 21 paket pengerjaan semenisasi jalan, 6 paket pembangunan drainase, dan 1 batu miring,” kata Jefridin didampingi Ketua II TP PKK Kota Batam.

Adapun Kelurahan Belian mengusulkan sebanyak 41 prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2025, yaitu 10 kegiatan Non PSPK, 26 kegiatan PSPK yang 19 diantaranya merupakan usulan semenisasi jalan lingkungan perumahan, dan 5 kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina memenuhi undangan dari Pemerintah Kota Batam menambahkan, bahwa pemerataan pembangunan yang dilakukan ini dapat menjadi contoh kedepan bagi daerah lain di Provinsi Kepri.

“Terima kasih Pemko Batam yang sudah mendengarkan langsung keluhan dan masukan dari masyarakat yang betul-betul menginginkan pembangunan daerah,” katanya.