𝐏𝐞𝐦𝐤𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 𝐑𝐚𝐢𝐡 𝐓𝐢𝐠𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐫𝐠𝐚𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐤𝐞𝐡𝐨𝐥𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐖𝐢𝐥𝐚𝐲𝐚𝐡 𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐊𝐏𝐊𝐍𝐋 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦

MC Pemko Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakilkan Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. menerima tiga penghargaan sekaligus dalam Stakeholders Award tahun 2023, pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Kementerian Keuangan RI, di Balairungsari lantai 3 Gedung Bida Utama BP Batam.

Pemerintah Kota Batam menerima penghargaan terbaik pertama Kategori Kolaborasi Penilaian BMD, penghargaan Atas Koordinasi Satuan Kerja Selaku Penyerah Piutang, dan penghargaan terbaik ketiga Kategori Pemohon Lelang (Kelompok Pemerintah Daerah).

“Atas nama Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan KPKNL Batam kepada Pemerintah Kota Batam,” ucap Jefridin, Selasa (24/10/2023).

Hadir bersama Jefridin, Asisten Administrasi Umum Setdako Batam, Heriman HK dan Inspektorat Kota Batam. Stakeholders Award tahun 2023 ini juga terselenggara dalam rangka Hari Jadi ke-17 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI, pada 1 November mendatang.

“Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Batam ini tidak lepas berkat kerja sama tim, kerja keras, kerja ikhlas dan kerja cerdas. Allhamdulilah terima kasih, semoga ini dapat kita dedikasian kepada masayarakat Kota Batam,” jelasnya.

Kepala KPKNL Batam, Anton Listiyanto menyampaikan berdasarkan UU Keuangan Negara bahwa kekayaan negara merupakan bagian dari cakupan keuangan negara yang harus dikelola dengan baik.

“Melalui momentum ini, kami ingin memberikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran satuan kerja, Kementerian, Lembaga dan Pemda atas usaha juga sinergi selama satu tahun terkahir,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, Wahyu Prihantoro menyampaikan penghargaan ini merupakan bagian dari membangun kultur menjaga dan menata kelola aset milik negara dengan baik, sehingga memiliki nilai tambah.

“Kekayaan negara harus dikelola dengan baik dan profesional mendukung tugas dan fungsi. Minimal masyarakat tahu bahwa uang yang digunakan optimal dengan aset yang dikelola baik,” ujarnya.