Jefridin Ikuti Rakordal Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023
MC Pemko Batam – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023, di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M. Pd mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengikuti Rakordal tersebut. Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.
“Saya atas nama Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengucapkan terimakasih kepada BNPP yang telah menyelenggarakan Rakordal ini. Kegiatan ini sangat penting terlebih Batam merupakan wilayah kepulauan dan memiliki pulau terluar,” tuturnya.
Rakordal juga diisi dengan paparan yang disampaikan oleh para Menteri. Seperti Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Sosial, Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan menyampaikan materi capaian Program/Kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2022, Kebijakan, dan Pelaksanaan Tahun 2023.
“Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Menteri Kesehatan pun menyampaikan materi capaian Program/Kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2022, Kebijakan, dan Pelaksanaan Tahun 2023. Perwakilan Kementerian, Lembaga dan daerah juga diminta untuk menyampaikan masukan terkait pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, menjelaskan Rakordal ini digelar sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh pelosok tanah air termasuk di kawasan wilayah perbatasan.
“Rakordal ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pengelolaan batas wilayah negara tahun 2022, dan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan batas wilayah dan kawasan perbatasan. Serta optimalisasi pelaksanaan program pembangunan batas wilayah dan kawasan wilayah perbatasan di tahun 2023,” tuturnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan.
Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara”.
“Kita harus menjaga batas wilayah sebagai simbol kedaulatan. Adanya pemerataan pembangunan, tidak hanya di kota saja tapi juga di wilayah perbatasan agar ada keadilan,” ujar Tito selaku Kepala BNPP.
Ia menuturkan kordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan. Dan harus dilakukan dengan bersinergi antar pemerintah.
“Tugas BNPP Menyelesaikan sengketa batas. Karena ada beberapa sengketa yang belum selesai. Melalui Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,” sebutnya.
Di tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan.
Yang diajukan untuk pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.
