𝐉𝐞𝐟𝐫𝐢𝐝𝐢𝐧 𝐈𝐧𝐠𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐮𝐫𝐮𝐬 𝐑𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐈𝐛𝐚𝐝𝐚𝐡 𝐀𝐠𝐚𝐫 𝐁𝐞𝐫𝐡𝐚𝐭𝐢-𝐡𝐚𝐭𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐬 𝐏𝐞𝐧𝐢𝐩𝐮𝐚𝐧

MC Pemko Batam – Jefridin, M. Pd. Sekretaris Daerah Kota Batam mengingatkan para pengurus rumah ibadah di Kota Batam yang menerima bantuan dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk berhati-hati terhadap penipuan. Katanya, saat ini banyak penipuan dengan modus dana sudah cair dan penelfon meminta cash back dari pencairan itu.

Hal itu disampaikan Jefridin saat melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pengurus rumah ibadah dengan Pemko Batam, Kamis (06/04/2023) di ruang rapat Sekretariat Daerah Lantai II Kantor Walikota.

“Mereka menelpon mengatasnamakan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekda, menyampaikan dana sudah ditransfer dan mengirimkan bukti transfer. Kemudian dengan alasan keperluan administrasi minta ditransfer sejumlah uang. Bapak-bapak jangan percaya, itu penipuan,” katanya mengingatkan.

Jefridin menyampaikan bahwa hibah untuk rumah ibadah anggarannya berada di Sekretariat Daerah, sehingga yang menandatangani NPHD adalah dirinya selaku Pengguna Anggaran (PA). Namun, secara teknis proses verifikasi, penandatanganan NPHD hingga pencaiaran dana dilakukan oleh Bagian Kesra Setdako Batam.

“Proses hibah ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme. Saat ini tidak ada lagi bantuan itu diberikan dalam bentuk uang cash, melainkan non tunai. Begitu dana Bapak sudah ditransfer, yang akan menghubungi adalah orang dari Bagian Kesra,” ujarnya didampingi Kabag Kesra Setdako Batam, Mahlil.

Kemarin yang melakukan penandatanganan NPHD sebanyak 17 pengurus rumah ibadah, dengan rincian 14 masjid/mushalla dan 3 gereja. Dengan total nilai dana yang dihibahkan sebesar Rp975 juta untuk 17 rumah ibadah.

“Jika NPHD sudah ditandatangani dan administrasi sudah dilengkapi maka dana akan segera ditransfer. Pesan saya, begitu dananya masuk ke rekening segera ambil dan dikerjakan pekerjaannya sesuai proposal yang diajukan kepada Pemko Batam,” ungkap Ketua Kwarcab Kota Batam ini lagi.

Yang paling penting menurutnya adalah laporan pertanggungjawaban harus dibuat dan diserahkan kepada Bagian Kesra Setdako Batam. “Jika pekerjaan sudah selesai dilakukan maka segera buat surat pertanggungjawabannya (SPJ). Lengkapi SPJ sesuai dengan dokumen yang telah ditentukan oleh Bagian Kesra,” pungkasnya.