๐ช๐ฎ๐ธ๐ถ๐น ๐ช๐ฎ๐น๐ถ ๐๐ผ๐๐ฎ ๐ง๐ฒ๐บ๐๐ถ ๐ฃ๐ฒ๐ป๐ฑ๐ฒ๐บ๐ผ, ๐๐บ๐๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ฟ: ๐ฃ๐ฒ๐ป๐ด๐๐๐ฎ๐ต๐ฎ ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐ฃ๐ฒ๐ธ๐ฒ๐ฟ๐ท๐ฎ ๐๐ฎ๐ฟ๐๐ ๐๐๐ฑ๐๐ธ ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ฎ๐บ๐ฎ
๐๐ ๐๐๐ฆ๐ค๐จ ๐๐๐ญ๐๐ฆ – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menemui pendemo dari Koalisi Rakyat Batam, Jumat (4/11/2022).
Koalisi Rakyat Batam yang merupakan gabungan sejumlah organisasi buruh itu, menolak penerapan PP 36 2021 dan ingin penghitungan upah menggunakan PP 78 Tahun 2015.
“Itu dua poin pertama, dan poin ketiga, para pekerja menghendaki keuangan UMK sebesar 13 persen,” kata Amsakar.
Menanggapi permintaan para buruh, Amsakar mengatakan, untuk aturan atau rujukan mana yang digunakan dalam penghitungan upah bergantung tata urut hirarki perundangan yang ada. Dimana, untuk penghitungan upah menggunakan PP 36 2021.
Kemudian, untuk kenaikan UMK 13 persen, Amsakar langsung meminta para pekerja harus duduk bersama pengusaha untuk menentukan jalan keluarnya demi menghasilkan keputusan yang tepat.
“Semua pihak melakukan pertemuan itu, harus ikut jangan sampai keluar dari perundingan. Lebih baik diskusinya keras di forum dan hasilnya harus sama-sama ditaati,” katanya.
Ia mengingatkan, pekerja jangan hanya memandang dari sisi pekerja saja. Begitu juga bagi pengusaha, juga jangan hanya memandang dari sisi pengusaha saja.
“Harus sama-sama, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan bersama dan diikuti bersama,” katanya.
