Cegah Korupsi, Rudi Tekankan Transparansi
Media Center Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menghadiri peringatan puncak Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2020 dengan Presiden RI, Joko Widodo, secara virtual, Rabu (16/12/2020). Rudi menakankan perlu peningkatan transparansi untuk mencegah korupsi khususnya di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
“Sejauh ini pencegahan korupsi sudah kita lakukan, bahkan kita sudah menerapkan sistem transparansi, transaksi nontunai, perizinan online, dan sebagainya,” ujar Rudi usai memperingati Hakordina di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (16/12/2020).
Rudi menegaskan, pencegahan korupsi harus terus dilakukan. Melalui momentum Hakordia tersebut, Rudi mengatakan, pihaknya masih dalam misi yang sama, mencegah tindak rasua tersebut. “Korupsi tidak hanya merugikan negara, bahkan memperlebar jurang kemiskinan,” kata dia.
Dalam momentum itu pula, Rudi mengingatkan semua pegawai di lingkungan Pemko Batam untuk tidak mencoba-coba korupsi. Ia mengaku akan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan yang ada.
“Kita harus punya budaya malu untuk korupsi,” kata dia.
Sementara itu, dalam Harkodia kali ini, dihadiri langsung Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden menekankan agar pendidikan anti korupsi perlu diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Sebab, dia menilai mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Selain itu, kepala negara juga meminta semua lembaga pemerintah untuk meningkatkan transparansi dengan membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut Jokowi, ini adalah kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini yang menjadi perhatian utama untuk menutup peluang terjadinya korupsi. Pemerintah melakukan reformasi struktural secara besar-besaran untuk menutup peluang terjadinya korupsi. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit akan terus dipangkas,” kata dia.
Selain mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit disederhanakan, kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting e-procurement e-audit dan aplikasi-aplikasi lainnya.
