Warga Batam Diminta Tidak Sebar Luaskan Hoaks Seputar Covid-19
Media Center Batam – Warga Batam diminta untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar melalui pesan berantai seputar corona virus disease (Covid-19). Apabila menerima pesan yang tidak bisa dipastikan isinya dan tidak jelas sumbernya, agar tidak ikut menyebarluaskan pesan tersebut ke orang lain.
“Contohnya yang terbaru itu pesan berantai tentang peta penyebaran orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan pasien positif Covid-19 di Kota Batam. Kita di gugus tugas tidak pernah membuat peta seperti itu. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kami imbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskannya lagi,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Batam, Azril Apriansyah di Batam Centre, Rabu (25/3).
Selain penyebaran ODP-PDP dalam bentuk peta, di hari yang sama juga beredar daftar ODP-PDP per kecamatan hingga kelurahan. Pada bagian akhir pesan tertulis “Kapolresta Barelang”.
Kapolresta Barelang, AKBP Purwadi Wahyu Anggoro juga sudah membantah pesan tersebut. Kepada awak media, Purwadi menegaskan bahwa pesan yang sudah beredar tersebut adalah hoaks.
“Kalau sumber datanya tidak jelas mending tidak kita sebarkan, karena kami dari pokja komunikasi dan informasi saja tidak memiliki data tersebut,” tutur Azril yang juga Kepala Dinas Kominfo Kota Batam ini.
Bagi masyarakat ingin mengetahui tentang perkembangan Covid-19 di Kota Batam, bisa cek ke situs resmi http://lawancorona.batam.go.id. Di laman juga disajikan informasi-informasi hoaks seputar Covid-19.
Azril kembali mengingatkan ancaman para penyebar informasi palsu atau hoaks terkait virus corona jenis baru atau Covid-19. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar”.
