Tak Sekadar WTP, Amsakar Ingin APBD Berkontribusi ke Masyarakat
Media Center Batam – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad ingin agar penggunaan APBD bisa efektif dan efisien, serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harapan ini disampaikan Amsakar di hadapan peserta Sosialisasi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan Permendagri 70/2019 dan Permendagri 90/2019 di Aula Kantor Wali Kota Batam, Kamis (16/1).
“Hari ini kami ingin agar ke depan tak sekadar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi bagaimana agar APBD efektif, efisien, dan betul-betul dirasakan manfaatnya. Dapat WTP tapi tak berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sama dengan omong kosong,” tutur Amsakar.
Kepada peserta, ia berharap agar dapat mengikuti bimtek dengan baik. Karena materi yang disosialisasikan adalah aturan baru. Dan diharapkan Batam bisa menjadi pemerintah daerah yang cepat mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.
Sedangkan kepada narasumber yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Amsakar berharap dapat memberikan informasi seluas-luasnya. Sehingga tata kelola keuangan di Pemko Batam bisa lebih baik.
“Kami mohon kiranya dapat diberi wawasan kepada seluruh peserta bimtek. Agar tata kelola lebih baik dan penyelenggaraan pemerintah dapat meningkat dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Sejalan dengan perkembangan dinamika pemerintahan, lanjut Amsakar, pemerintah daerah akan senantiasa berusaha untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Paling tidak ada tujuh hal yang dijadikan pekerjaan rumah bagi seorang kepala daerah.
Pekerjaan rumah bagi kepala daerah menurutnya yaitu terus-menerus mengurangi kemiskinan; terus-menerus menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak; meningkatkan kualitas pendidikan; meningkatkan kualitas kesehatan; menambah infrastruktur dasar, air bersih, jembatan, jalan dan lain-lain; memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya, bukan dipersulit, tetapi harus dipermudah; serta membangun tata pemerintahan yang baik dan memberantas korupsi.
“Dari hasil diskusi saya dengan Kepala BPS, tujuh hal ini sudah kita laksanakan secara baik. Tapi masih perlu kerja keras kita untuk meningkatkannya,” kata dia.
Adapun indikator program kerja sudah berjalan baik di antaranya angka penduduk miskin yang turun 5,11 persen. Pada Maret 2018 penduduk miskin di Batam tercatat 67.413 orang. Jumlahnya berkurang menjadi 66.210 orang pada Maret 2019.
Kemudian lapangan kerja yang tercipta pada 2019 sebanyak 593 ribu lebih. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, sekitar 550 ribu lapangan pekerjaan. Sementara itu, angka pengangguran mengalami penurunan dari 54.018 menjadi 49.564 orang.
“Artinya kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja berupa pelatihan untuk angkatan kerja sudah berjalan paralel dengan pengurangan angka pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Sedangkan di bidang pendidikan dan kesehatan, indikatornya adalah indeks pembangunan manusia (IPM) Batam yang grafiknya terus membaik dari tahun ke tahun. Terakhir, IPM Batam berada di posisi 80,54, bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Ini berita menggembirakan bagi kita semua. Secara sederhana bisa disimpulkan kebijakan sudah on the track (pada jalurnya). Namun ini bukan hanya kerja H Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad. Itu adalah keberhasilan kita semua. Tinggal bagaimana membuat catatan keuangan jadi lebih baik. Kita tingkatkan lagi agar 2021 mendatang semua memperlihatkan peningkatan signifikan,” kata dia.
