Pasar TPID Jadi Acuan Harga Pasar Lain
Media Center Batam – Walikota Batam, Muhammad Rudi meresmikan Pasar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Pasar Grand Niaga Mas Batam Centre, Sabtu (21/9). Pasar ini akan menjadi acuan bagi pasar lain dalam penerapan harga jual bahan pokok.
“Pasar TPID ini dibentuk untuk kontrol harga. Agar harga sembako terkontrol, sehingga terjangkau masyarakat. Nanti Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) yang awasi,” kata Rudi.
Ia menjelaskan pedagang di pasar ini adalah distributor langsung. Dan diberikan gratis tanpa sewa selama dua tahun. Hanya membayar tagihan listrik dan air untuk lapak masing-masing.
“Karena tidak sewa jadi harga bisa ditekan. Mudah-mudahan membantu masyarakat. Pasar ini untuk Batamkota, daerah lain nanti dibuat juga. Induknya sementara di sini,” kata dia.
Pada kesempatan tersebut ia mengucapkan terima kasih kepada asosiasi distributor bahan pokok yang telah bersedia menjual dengan harga dasar. Kalaupun ada keuntungan, tidak terlalu besar.
“Bapak-bapak sudah membantu Pemko Batam, ikut menyelesaikan masalah 300 ribu saudara kita yang ada di ekonomi bawah. Tugas kita bersama untuk menjaga supaya Batam terkendali aman damai,” ujarnya.
Kepala Disperindag Batam, Gustian Riau mengatakan pengendalian harga di Pasar TPID ini dilakukan dengan videotron. Selain itu harga jual juga ditulis di papan tiap lapak dagangan.
“Pasar lain harus lihat harga di sini. Tak boleh naikkan jauh dari sini. Ini yang jadi kontrolnya. Di tempat yang jualan juga kita tulis harga-harganya. Sehingga semua komoditas terpantau. Pasar lain mulai Januari 2020 juga mulai pasang videotron,” kata Gustian.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisha mengapresiasi dibentuknya Pasar TPID tersebut. Menurutnya ini merupakan contoh inovasi daerah dalam hal pelayanan publik.
“Kami bersyukur dan mengapresiasi sehingga muncul inovasi baru dari sektor perdagangan yaitu pasar TPID. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi pengendali tingkat inflasi di Kota Batam. Dan diharapkan mampu menjadi trigger dari sektor lainnya. Minimal 1 tahun berjalan dapat diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik,” kata Diah.
