MenpanRB : MPP Ciptakan Pelayanan yang Mudah
Media Center Batam – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Syafruddin meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam, Kamis (20/9). Syafruddin mengatakan ini merupakan MPP ke sembilan yang diresmikan di Indonesia.
“Senin kemarin saya resmikan MPP ke delapan yang di Badung (Bali),” kata Syafruddin usai meninjau MPP Batam.
Selain meninjau layanan yang ada, Syafruddin juga menyempatkan diri menjadi saksi pernikahan di Balai Nikah MPP. Ini merupakan salah satu layanan yang tersedia di MPP Batam.
Meski baru diresmikan, MPP Batam sudah beroperasi hampir setahun lamanya. Hingga kini sudah 430 jenis layanan yang tersedia di pusat pelayanan terpadu tersebut. Layanan perizinan dan non perizinan ini berasal dari 30 instansi daerah dan pusat yang ada di Batam.
Beberapa di antaranya yakni Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan Batam, Kepolisian, Imigrasi, Kantor Kementerian Agama, dan Badan Pertanahan Nasional. Selain instansi pemerintah, di MPP Batam juga tersedia layanan dari PT Adhya Tirta Batam, Real Estate Indonesia, Notaris, Ikatan Arsitek Indonesia, dan sebagainya. Badan Usaha Milik Negara pun membuka layanan di MPP, seperti PT Telkom dan PT Pos Indonesia.
Menurut Syafruddin, MPP Batam memang tidak sebesar Badung. Tapi ukuran bukanlah suatu masalah. Karena yang terpenting bagi masyarakat adalah layanan yang cepat.
“Mudah-mudahan dengan MPP, apa yang dicita-citakan founding father di dekade 70-an, Batam yang tadinya sebuah pulau dengan sedikit penghuni, bisa dikembangkan menjadi daerah kawasan perekonomian yang maju dengan fasilitas baik,” tuturnya.
Purnawirawan perwira tinggi Polri ini mengatakan MPP Batam adalah ikon nasional, bukan hanya Provinsi Kepulauan Riau ataupun Kota Batam. Karena tak bisa dipungkiri, Batam adalah salah satu gerbang nasional. Oleh karena itu perlu dikembangkan soliditas antara seluruh stakeholder yang ada.
“MPP beri dampak signifikan untuk terciptanya pelayanan yang semakin mudah. Saya harap jadi sinergi yang baik untuk pengembangan Batam,” kata mantan Wakapolri ini.
Ia berharap daerah lain juga segera mengikuti Batam dalam hal pelayanan publik. Inovasi pelayanan terpadu melalui MPP ini diharapkan dapat direalisasikan ke seluruh daerah. Sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat terlayani dengan baik.
Kepada seluruh stakeholder di Batam, Syafruddin menyarankan agar tidak hanya mengacu pada negara tetangga untuk pengembangan kota. Tapi juga perlu melihat ke negara-negara lain untuk bahan percontohan. Seperti ke Dubai, Hongkong, Shenzhen. Sehingga ada nuansa lain dalam membangun Batam.
Sementara itu Wakil Gubernur Kepri, Isdianto mengatakan kehadiran MPP diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan yang selama ini muncul di kalangan investor. Khususnya terkait pelayanan perizinan dan sebagainya.
“Sebagai kawasan pelabuhan bebas perdagangan bebas, Batam butuh kepastian hukum untuk menarik investasi. Batam dan Kepri patut berbangga. Sistem pelayanan perizinan satu pintu telah jadi percontohan bagi kabupaten/kota lain di Indonesia,” kata dia.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, Gustian Riau mengatakan MPP saat ini melayani hampir 1.000 orang per hari. Dengan sistem dalam jaringan (online), layanan sudah bisa diselesaikan dalam hitungan jam, bukan lagi hari.
