Pemko Batam Terima Penghargaan Kementerian Keuangan
Media Center Batam – Pemerintah Kota Batam menerima penghargaan dari Kementrian Keuangan RI karena mendapat opini terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangannya. Penghargaan ini diberikan karena Pemko Batam berhasil mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak lima kali berturut-turut.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (20/9).
“Penghargaan ini diterima oleh Pemko Batam karena lima tahun berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mendapat opini terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Amsakar.
Capaian opini WTP yang diperoleh ini memperlihatkan kinerja tata kelola keuangan Pemko Batam sudah berada sesuai jalurnya. Apa yang dicapai ini menurutnya tidak akan terwujud tanpa dukungan dari DPRD Kota Batam dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam. Serta tak luput peranan tim Kopsurgah KPK yang mendorong Pemko Batam untuk melakukan tata kelola keuangan dengan baik.
Meski menerima penghargaan, Amsakar berharap OPD tetap melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai ketentuan.
“Penghargaan ini kita jadikan sebagai perangsang untuk bekerja lebih baik ke depan,” sebutnya.
Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharan Negara (DJPBN). Tema Rakernas kali ini adalah “Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat”.
Pada Rakernas kali ini, Pemerintah memberikan penghargaan bagi 93 entitas Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mendapat opini terbaik, WTP dari BPK sebanyak lima kali berturut-turut. Untuk tahun 2017, K/L yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79 K/L (73 K/L di tahun 2016), serta Pemerintah Daerah meningkat menjadi 411 Pemda (374 di tahun 2016).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengapresiasi penghargaan yang diterima Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Diakuinya pada tahun 2017 banyak kementrian/lembaga dan Pemda yang meningkatkan kualitas keuangannya.
Ini menunjukkan bahwa semua memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan Negara yang merupakan tanggungjawab bersama. Peningkatan ini merupakan salah satu indikator adanya kesungguhan Pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara.
“Dengan laporan keuangan lebih baik, daerah cenderung memiliki indikator pembangunan lebih baik. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, membuka kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat, dan menggenjot devisa,” ujarnya.
