Peserta Pendidikan Lemhanas Mendata Permasalahan Batam
Media Center Batam – Peserta pendidikan Lemhanas angkatan 7 tahun 2018 melakukan kunjungan studi strategi dalam negeri ke Kantor Walikota Batam, Rabu (18/7). Pimpinan rombongan, Marsekal Muda TNI Tri Budi Satriyo mengatakan Kepulauan Riau khususnya Batam merupakan satu dari empat lokasi yang dituju untuk studi.
“Ada 25 peserta dari TNI, Polri, ASN (aparatur sipil negara), partai politik, KONI, dan dari mancanegara. Rinciannya TNI AD enam orang, TNI AL dua orang, TNI AU dua orang, Polisi lima orang, ASN Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan. Dan dari mancanegara itu dari Zimbabwe. Total rombongan 32 orang dengan pengawas Wakil Gubernur Lemhanas, Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito. Juga didampingi dua tenaga ahli, Mayjen TNI (Purn) M Nasir dan Irjen Pol M Rasyid,” papar Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ideologi Lemhanas ini.
Tri mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kondisi di daerah. Data dari studi tersebut akan diolah di Laboratorium Ketahanan Nasional (Labkurhannas) Lemhanas. Dan hasil akhirnya akan disampaikan kembali ke daerah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
“Karena itu kami harap diberikan informasi yang benar. Kalau diberi informasi yang salah, hasilnya juga akan keliru. Hasilnya nanti dinyatakan tangguh atau kurang tangguh. Kurang tangguhnya di mana juga disampaikan. Jadi masukan buat pemerintah daerah untuk lakukan perbaikan,” sebutnya.
Walikota Batam, Muhammad Rudi pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Batam tidak bisa sepenuhnya melaksanakan Undang-undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wilayah Rempang dan Galang yang terhubung melalui jembatan Barelang hingga saat ini masih berstatus quo.
Rudi menyampaikan bahwa kondisi di Batam berbeda dengan daerah lain. Ada pihak yang mengurus masalah alokasi lahan. Yakni BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam, berdasarkan Peraturan Presiden. Pemerintah Kota Batam juga harus memohon lahan ke BP Batam meski untuk pembangunan sarana publik seperti jalan.
“Ada aturan, uang negara harus dipakai di aset sendiri. Hari ini kalau kami bangun jalan, asetnya milik siapa. Ini jadi masalah. Saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, Pemko Batam tak punya lahan. Semua yang kami bangun saat ini tidak di aset kami. Supaya tidak jadi masalah, setiap membangun, kami laporkan dulu,” kata Rudi.
Menurutnya jika masalah lahan dan dualisme di Batam ini tidak diselesaikan, Pemko Batam khususnya yang bekerja di lapangan akan kesulitan. Oleh karena itu melalui forum pendidikan Lemhanas tersebut, masalah Batam ini bisa disampaikan kembali ke Presiden.
Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto. Masalah dualisme antara Pemko dan BP Batam ini juga menyebabkan perekonomian Batam stagnan bahkan melemah. Pada 2014 pertumbuhan ekonomi masih di angka 7 persen. Kemudian turun menjadi 6 persen di 2015-2016. Terakhir terpuruk di angka 2 persen pada 2017 lalu.
“Penurunan ekonomi juga disebabkan regulasi dan dualisme. Selama beberapa waktu BP Batam stagnan, mereka tidak keluarkan IPH (izin peralihan hak), artinya tidak bisa mengurus BPHTB. Padahal BPHTB itu jadi salah satu andalan pendapatan Batam. Capaiannya hanya 30 persen. Ini juga berpengaruh ke ekonomi. Tidak berputar,” tutur Nuryanto.
Ia berharap menjadi atensi pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah di Batam dengan cepat dan tepat. Mungkin dengan memperjelas status antara BP dan Pemko Batam. Sehingga dalam menjalankan kewenangan kerjanya tidak terjadi overlapping.
Sementara itu Wakil Gubernur Lemhanas, Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito mengatakan Lemhanas tidak berjanji akan memberikan solusi langsung untuk masalah Batam tersebut. Namun ini akan menjadi bahan pembahasan nantinya.
“Tidak seperti sakit dikasih obat. Beliau-beliau ini peserta, mencatat saja. Tapi ada tupoksi di Lemhanas berupa kajian strategis tentang current issue (isu terkini) yang rutin kita laksanakan. Atau nanti kita panggil duduk bersama pihak terkait untuk bahas soal Batam. Saya tidak janjikan, tapi mudah-mudahan bisa kami lakukan,” sebutnya.
