BKN Buka UPT di Batam
Media Center Batam – Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka kantor unit pelaksana teknis (UPT) di Kota Batam. UPT ini hadir untuk mendekatkan pelayanan administrasi kepegawaian ke pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
“UPT ini tak hanya untuk Kota Batam tapi semua kabupaten/kota termasuk Provinsi,” kata Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana usai penandatanganan nota pinjam pakai barang dari Pemko Batam ke BKN di Kantor Walikota Batam, Jumat (6/7).
UPT BKN Kota Batam ini berkantor di lantai V Gedung Bersama Pemko Batam. Menurut Bima kantor ini bersifat sementara, sampai BKN mendapat alokasi lahan untuk pembangunan kantor tetap.
Ia menargetkan sebulan ke depan UPT ini sudah beroperasi. Petugas pelaksana berasal dari BKN Kantor Regional XII Pekanbaru yang sudah disiapkan sejak 2014. Usai resmi pinjam pakai ruangan, BKN akan langsung memproses pengadaan barang jasa untuk kantor baru tersebut.
“Rencananya kita siapkan 50 komputer, karena ruangannya juga terbatas. Begitu rehab selesai bisa langsung digunakan. Mudah-mudahan terkejar untuk tes CPNS formasi 2018,” ujarnya.
Bima mengatakan saat ini BKN memiliki 14 kantor regional. Sementara jumlah provinsi yang harus dilayani sebanyak 34. Jika ditambah kantor regional, menjadi tambahan beban untuk pegawai dan operasionalnya. Karena itulah di beberapa provinsi didirikan UPT.
“Kalau ditambah 20 lagi tentu jadi beban yang besar. Per kanreg bisa sampai 50 pegawai. Sebelum jadi kanreg mungkin ada baiknya dicoba dulu jadi UPT,” sebutnya.
Adapun cakupan kerja UPT yakni menyelenggarakan ujian computer assissted test (CAT). Fasilitas komputer yang disiapkan tak hanya dapat digunakan untuk tes CPNS tapi juga ujian lain seperti penyetaraan ijazah, ujian staf Badan Layanan Umum, dan sebagainya.
Cakupan kerja kedua yaitu melaksanakan assessment test. Ruangan UPT akan dijadikan assessment centre yang tak cuma digunakan untuk promosi jabatan tapi juga mengetahui profil kompetensi pegawai. Hasil assessment centre ini juga bisa dimanfaatkan untuk analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
“Dan ketiga, mempercepat proses administrasi kepegawaian. Kalau butuh tanda tangan Kepala Kanreg, Kepala Kanreg-nya yang ke Batam. Lebih efisien daripada beberapa orang berbondong-bondong ke Pekanbaru,” kata Bima.
Sementara itu, Walikota Batam, Muhammad Rudi berharap dengan hadirnya UPT BKN di Batam semakin memperpendek rentang pengurusan administrasi kepegawaian. Selain itu juga mempermudah semua urusan kepegawaian yang selama ini harus dilakukan ke Pekanbaru.
“Kalau sudah ada di sini, kita berharap bisa online antara Pemko dengan BKN. Data Pemko sendiri belum sempurna, maka ini mau kita siapkan. Sehingga ketika UPT dibuka, sudah ada data semua,” ujarnya.
