𝐏𝐞𝐦𝐤𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 𝐇𝐚𝐭𝐭𝐫𝐢𝐤 𝐑𝐚𝐢𝐡 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐫𝐠𝐚𝐚𝐧 𝐌𝐂𝐏 𝐏𝐞𝐧𝐜𝐞𝐠𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐫𝐮𝐩𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐊𝐏𝐊 𝐑𝐈
𝐏𝐞𝐦𝐤𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 𝐣𝐮𝐠𝐚 𝐑𝐚𝐢𝐡 𝐌𝐂𝐏 𝐓𝐞𝐫𝐛𝐚𝐢𝐤 𝐒𝐞 𝐊𝐞𝐩𝐫𝐢 𝐤𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢 𝐏𝐒𝐔
𝐃𝐢𝐬𝐤𝐨𝐦𝐢𝐧𝐟𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 – Pemerintah Kota (Pemko) Batam meraih tiga penghargaan sekaligus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi.
Penghargaan pertama diterima Pemko Batam sebagai pemerintah daerah dengan perolehan nilai indeks pencegahan korupsi (MCP) tertinggi tahun 2022 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
Penghargaan kedua diterima Pemko Batam sebagai pemerintah daerah dengan nilai penertiban prasarana, sarana dan utilitas (PSU) tersbesar tahun 2022 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan yang ketiga diberikan kepada Rizka Sari sebagai admin MCP terbaik se-Provinsi Kepri tahun 2022.
Penghargaan KPK kepada Pemko Batam tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Koordinasi & Supervisi Wilayah I KPK, Edi Suryanto, pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Kepri Tahun 2023 di Swiss Bell Harbour Bay, Selasa 28 November 2023.
Usai menerima penghargaan, Rudi menyampaikan terima kasih dan juga apresiasi kepada KPK. Pihaknya berharap, penghargaan yang diterima Pemko Batam dapat membuat Kota Batam semakin baik ke depan.
Disampaikan Rudi pencegahan korupsi di lingkungan Pemko Batam sudah menjadi komitmen utama pihaknya. Bahkan sejak masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam.
“Penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi kita semua dalam pencegahan korupsi. Kedepan tentu harus terus ditingkatkan agar Batam semakin baik,” kata Rudi.
Perlu diketahui MCP atau Monitoring Center for Prevention yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
MCP memiliki 8 fokus Area intervensi bagi perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Terdiri dari Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.
