Jefridin Tegaskan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Bertujuan Untuk Perbaikan
MC Pemko Batam – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. memimpin rapat Entry Meeting Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Everan) Tahun 2023 di ruang rapat Sekda Lantai 2 pada Rabu (13/09/2023). Jefridin menjelaskan bahwa rapat ini dalam rangka Perbaikan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepri.
“Atas nama Wali Kota Batam, Jefridin menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang telah melakukan kegiatan evaluasi ini. Kegiatan ini sangat baik untuk menjadi refleksi dan evaluasi dalam perencanaan anggaran ke depan,” tutur Jefridin.
Pemerintah Kota (Pemko) Batam menurutnya sudah melakukan efisiensi anggaran. Dalam perencanaan menurutnya Perangkat Daerah terlebih dahulu menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Usulan yang disampaikan melalui RKBMD akan dibahas lebih lanjut antara Badan Pengelolaan Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam dengan Perangkat Daerah.
“Mudah-mudahan setelah dilakukan evaluasi ini tidak ada lagi anggaran yang tidak tepat dan efisien. Momentum evaluasi ini sangat tepat, karena APBD 2024 belum disahkan. Sehingga rekomendasi dari evaluasi ini sangat kami butuhkan untuk penyempurnaan APBD Tahun 2024,” papar Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Batam ini.
Kepada pimpinan Perangkat Daerah yang hadir, Jefridin meminta agar memanfaatkan momentum evaluasi ini untuk berkoordinasi dengan tim dari BPKP. Evaluasi ini menurutnya sangat membantu Pemko Batam dalam rangka perbaikan anggaran Pemko Batam ke depan.
Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Kepri, Mardiyanto Arif Rakhmadi menuturkan selama 38 hari ke depan akan melaksanakan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Evaluasi ini bertujuan untuk perbaikan perencanaan penganggaran tahun 2024.
Dengan tujuan agar perencanaan dan penganggaran efisien dan tepat sasaran. Tim BPKP yang akan melakukan evaluasi adalah Iman Husyanto selaku Wakil Penanggung Jawab.
“Evaluasi ini dilakukan secara serentak di 542 Pemerintah Daerah se Indonesia. Sesuai arahan dari Presiden, BPKB diminta melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan perencanaan anggaran. Tujuannya agar apa yang dianggarkan sampai kepada masyarakat,” sebutnya.
Menurutnya ada lima sektor akan dievaluasi, sektor pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pemberdayaan UMKM, Daya Saing Pariwisata dan Ketahanan Pangan. Tim BPKP menurutnya akan menguji kualitas dan keselarasan anggaran, apakah sudah pas. Untuk kegiatan yang tidak efektif dan efisien dan tidak relevan akan dievaluasi untuk dialihkan agar mendapatkan capaian yang baik.(*)
