Laporan Keuangan Pemko Batam Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
Media Center Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendapat apresiasi terkait capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu sebagai indikator laporan keuangan daerah sudah sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Capaian opini ini didapat karena laporan keuangan Pemerintah Kota Batam yang disajikan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapannya, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta sistem pengendalian internal,” kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Batam, Senin (21/6/2021).
Hal itu sebagai tanggapan pemerintah terkait pandangan dan apresiasi dari Anggota DPRD Batam, T Erikson Pasaribu saat Rapat Paripurna sebelumnya. Amsakar juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang juga disampaikan Anggota DPRD Batam, Taufik Muntasir atas kinerja Pemerintah Kota Batam yang mendapatkan opini WTP dari BPK-RI.
“Capaian ini berkat kerja bersama termasuk dari DPRD Batam. Pemerintah Kota Batam terus berupaya agar ke depan lebih baik lagi,” katanya.
Selain apresiasi dari DPRD Batam, Amsakar juga menyampaikan terkait desakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut dia, pihaknya sepakat atas saran yang disampaikan terkait masukan untuk menyusun target pendapatan harus realistis sesuai potensi pendapatan, sehingga target pendapatan dapat direalisasikan secara maksimal.
“Berkaitan dengan realisasi PAD yang tidak tercapai 100 persen, hal ini akan menjadi perhatian agar kinerja OPD penghasil lebih ditingkatkan dalam upaya menggali potensi pendapatan dari PAD. Di samping itu, perlu menjadi perhatian bersama antara Banggar DPRD Kota Batam dan TAPD Kota Batam dalam menetapkan target PAD,” katanya.
Pihaknya juga menerima masukan agar kinerja OPD lebih ditingkatkan, sehingga anggaran belanja dapat dimaksimalkan dan tepat sasaran penggunaannya sesuai dengan perencanaan. Selain itu, juga ada masukan terkait tindak lanjut dari BPK.
“Disamping itu kami akan menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan,” katanya.
