KPU Batam Ajukan Anggaran Pilkada Rp 27 Miliar
Media Center Batam – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam ajukan Rp 27 miliar untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Ketua KPU Batam, Syahrul Huda mengatakan kebutuhan anggaran Pilkada ini sudah dimasukkan pengajuannya ke Pemerintah Kota Batam.
“Mungkin di APBD Perubahan ya. Karena kalau menunggu APBD 2020, nanti untuk tahapan yang tahun ini kita pakai anggaran mana,” tutur Syahrul saat ditemui di Kantor Walikota Batam, Rabu (10/7).
Menurut Syahrul angka Rp 27 miliar ini lebih tinggi dibanding anggaran pada Pilkada 2015 lalu. Pada pilkada sebelumnya, KPU Batam menerima sekitar Rp 15 miliar.
Syahrul mengatakan kebutuhan anggaran yang cukup besar ini karena logistik Pemilu serentak April lalu tak bisa dipakai lagi untuk Pilkada tahun depan.
“Pada pilkada lalu, logistik Pemilu 2014 masih bisa dipakai di 2015. Sedangkan di Pemilu sekarang semua barang habis pakai. Setelah selesai sengketa pemilu nanti, semua logistiknya harus dimusnahkan atau dilelang,” terang Syahrul.
Anggaran Rp 27 miliar ini menurut Syahrul, untuk kebutuhan semua tahapan. Mulai dari proses pemutakhiran data, sampai ke penghitungan suara.
“Awalnya kita ajukan sekitar Rp 41 miliar. Tapi setelah melalui pembahasan, ternyata sebagian ada yang sudah ditanggung KPU Provinsi. Jadi finalnya diajukan sekita Rp 27 miliar itu,” kata dia.
Syahrul mengaku belum tahu pasti kapan tahapan pilkada dimulai. Karena belum menerima draft pentahapan resmi dari KPU RI. Tapi berdasarkan informasi yang ia dapat dari media massa, tahapan pilkada serentak akan dimulai September ini. Dan pelaksanaan pemungutan suara pada 23 September tahun depan.
“Kita mulai tahapan dari pemutakhiran data pemilih lagi. Karena di Pilkada ini khusus yang ber-KTP Batam. Tak seperti Pemilu kemarin, yang bisa dari daerah lain sehingga ada Form A-5,” tuturnya.
Petugas, kata Syahrul, nantinya akan direkrut kembali. Karena masa jabatan petugas di pemilu lalu sudah habis.
“Perkiraan ada 1.700 tempat pemungutan suara (TPS). Nanti disesuaikan dengan berapa pemilih per TPS. Kebutuhan petugas dihitung sesuai jumlah TPS itu nantinya,” sebut Syahrul.
