Tim Teknis Kunjungi Batam, Persiapan Transisi Ex-Officio
Media Center Batam – Tim Teknis Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas (DKPBPB) berkunjung ke Batam, Selasa (15/1). Pertama tim datang ke Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, setelahnya ke Kantor Walikota Batam.
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan kunjungan tim teknis ke Kantor Walikota Batam lebih kepada silaturahmi. Serta menginformasikan perkembangan terkini tentang kebijakan pemerintah pusat untuk Batam.
“Baik mengenai transformasi dari Free Trade Zone (FTZ) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Maupun langkah mempersiapkan regulasi terkait ex-officio,” kata Amsakar.
Sebagai informasi, pertengahan Desember 2018 lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rapat terbatas bersama Presiden RI membuat kebijakan agar Walikota Batam secara ex-officio menjabat sebagai Kepala BP Batam. Dan awal Januari ini, Menko melantik Kepala BP Batam yang baru, untuk persiapan transisi kebijakan ex-officio tersebut. Waktu yang diberikan yakni sampai akhir April.
“Dalam pertemuan tadi diungkapkan bahwa cerita tentang sampai April ini bukan harga mati. Makin cepat penyelesaiannya makin baik,” tuturnya.
Lama waktu penetapan Walikota ex-officio Kepala BP Batam ini, sambung Amsakar, tergantung pada perubahan PP nomor 46 tahun 2007 tentang KPBPB Batam.
Terkait pelaksanaan KEK, menurutnya bisa sejalan dengan persiapan ex-officio. Karena BP Batam sendiri sudah mengonsep beberapa KEK di Batam. Satu di antaranya adalah KEK Bandara.
“Yang segera dilakukan itu KEK Bandara Hang Nadim. KEK dan ex-officio ini bisa jalan bersama-sama. Intinya Presiden dan tim di bawahnya konsisten melaksanakan keputusan yang sudah diamanahkan,” ujarnya.
Amsakar mengatakan pada pertemuan di Kantor Walikota Batam, tim teknis membuka ruang untuk mendengarkan persoalan. Selain itu juga menerima sumbang saran dari jajaran Pemerintah Kota Batam untuk memperkaya bahan rapat tim teknis berikutnya.
Persoalan yang disampaikan antaranya terkait ketenagakerjaan dan investasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja berharap agar ada kebijakan tentang jaminan investor tidak meninggalkan masalah ketika perusahaan tutup. Kepala Organisasi Perangkat Daerah lain juga menyampaikan persoalan teknis masing-masing.
